Salah satu arahan yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pembukaan Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden memberikan catatan bahwa tantangan dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah adalah bagaimana menurunkan kemiskinan dan mencegah melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.

Sesuai alur pemikiran ilmu ekonomi mengenai hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (law of diminishing returns), Presiden SBY menyadari bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan yang sudah semakin mengecil (mendekati kisaran satu digit persen) akan lebih lambat dan sulit dibandingkan upaya ketika kemiskinan berada pada tingkatan yang tinggi (kisaran belasan bahkan puluhan persen). Oleh karena itu Beliau menekankan diperlukan program kerja yang tidak hanya sekedar business as usual, namun perlu satu upaya yang sangat serius, terintegrasi dan sinergi (pusat dan daerah, sektoral dan regional) untuk terus menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia. Lebih lanjut Presiden menggaris-bawahi pentingnya pengelolaan inflasi daerah yang merupakan penyumbang terbesar terhadap peningkatan kemiskinan.

Tulisan berikut akan memaparkan mengenai upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia melalui sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Permasalahan Kemiskinan dan Perkembangan Angka Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bersifat multi dimensional dan semakin disadari tidak hanya sekedar masalah ekonomi-keuangan yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan maupun kemampuan membeli barang dan jasa (pengeluaran). Sebagaimana dijelaskan oleh Paul Shaffer (2008), perkembangan pemikiran dan perhatian terhadap aspek kemiskinan menunjukkan perubahan mendasar dimana konsep kemiskinan semakin luas (bukan hanya physiological deprivations, namun hingga mencakup social deprivations), penyebab kemiskinan semakin luas (termasuk sosial, politik, budaya, kekerasan dan sumber daya alam), dan fokus kemiskinan semakin dalam (mencakup hingga strategi perlindungan sosial, mitigasi dan pengurangan resiko).

Hal tersebut selaras dengan pemikiran peraih Nobel Amartya Sen yang mengungkapkan bahwa seseorang yang miskin menderita akibat keterbatasan kemampuan (capabilities), kesempatan (opportunities)dan kebebasan (freedoms). Bank Dunia (2010) juga mendefinisikan ulang kemiskinan sebagai berikut: “Poverty is pronounced deprivation in well-being, and comprises many dimensions. It includes low income and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Poverty also encompasses low level of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice and insufficient capacity and opportunity to better one’s life”.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa krisis multidimensional yang terjadi pada periode 1997-1998 telah membalikkan trend penurunan kemiskinan dan menyebabkan angka kemiskinan melonjak hingga mencapai 49,50 juta jiwa (atau 24,23%) pada tahun 1998. Sebagaimana terlihat dalam Grafik I : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (1996-2012),secara bertahap angka kemiskinan terus menurun menjadi 35,10 juta atau 15,97% (2005), 32,53 juta atau 14,15% (2009), dan padabulan September 2012 menjadi 28,59 juta jiwa atau 11,66% dari populasi penduduk.Angka kemiskinan yang dilansir oleh BPS tersebut menggunakan nilai garis kemiskinan, dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori/kapita/haridan non makanan, yaitu perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

download file