Kamis, 29 November 2012
Pertemuan kelima Bali Democracy Forum (BDF V) tahun 2012 telah diselenggarakan di Bali International Convention Center (BICC), Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, tanggal 8-9 November 2012 dan dihadiri oleh 12 Kepala Negara/Pemerintahan, serta melibatkan partisipasi delegasi dan observer dari 83 negara dan organisasi internasional. Tema pertemuan BDF tahun 2012 adalah “Advancing Democratic Principles at the Global Setting”.

Bali Democracy Forum merupakan forum tahunan antar pemerintah yang inklusif dan terbuka pada perkembangan demokrasi di kawasan Asia Pasifik, mempromosikan dan mendorong kerjasama regional dan internasional dalam bidang perdamaian dan demokrasi melalui dialog, sharing pengalaman dan praktik mengenai demokrasi yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati dan pengertian. Pada pertemuan BDF kali ini, Indonesia sebagai negara pemrakarsa berupaya menjaring partisipasi negara-negara di luar kawasan Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman terkait pengalaman dan penerapan nilai-nilai demokrasi.

Rangkaian pertemuan BDF V terdiri dari beberapa sesi dan kegiatan, yaitu: (i) Sesi pembukaan; (ii) General Debate of Leaders and Ministers, yang terbagi kedalam 2 (dua) sesi; (iii) Parallel Session yang terdiri dari kegiatan Press Conference dan Pertemuan Bilateral; (iv) Interactive Session on How Democratic Global Governance Contributes to International Peace and Security; (v) Interactive Session on How Democratic Global Governance Contributes to Effective Enjoyment of Human Rights; (vi) Interactive Session on How Democratic Global Governance Contribute to Economic Development; dan (vii) Penutupan.

Bertindak sebagai co-Chairs dalam pertemuan BDF V antara lain Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Australia, Y.M. Julia Gillard dan Presiden Korea Selatan, Y.M. Lee Myung Bak. Pada sesi opening statement, Perdana Menteri Australia dan Presiden Korea Selatan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden RI dan Pemerintah Indonesia atas penyelenggaraan BDF V yang dianggap mampu memberikan kontribusi positif bagi penguatan nilai demokrasi pada tatanan global, serta keberhasilan Indonesia sebagai salah satu contoh sukses penerapan praktik demokrasi di kawasan Asia Pasifik.

Dalam pidato pembukaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan agar BDF dapat menjadi sebuah forum penguatan hubungan antar-pemerintah, pertukaran informasi serta berbagi pengalaman demokrasi, dan tidak hanya menghasilkan sebuah deklarasi bersama, namun dapat menghasilkan komitmen dan bukti dari masing-masing negara untuk terus mengupayakan penguatan prinsip-prinsip demokrasi demi terwujudnya tata pemerintahan global yang adil dan sejahtera.

Presiden RI juga menekankan bahwa pelaksanaan tata pemerintahan global harus mencerminkan realitas waktu saat ini, dimana kekuasaan harus tersebar secara luas dan merata dan tidak didominasi oleh kekuatan-kekuatan adidaya, seperti yang tercermin dalam kelembagaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan PBB. Reformasi kelembagaan PBB menjadi tuntutan yang tak terelakkan dan sesungguhnya mencerminkan penerapan prinsip demokrasi yang setara, adil dan seimbang. Selain itu, diperlukan skema mekanisme yang komprehensif bagi penyelesaian isu-isu berkaitan dengan intoleransi dan ketidakadilan pada tatanan global, serta optimalisasi pemanfaatan forum organisasi regional dalam menghadapi berbagai tantangan terkait proses pengambilan keputusan global yang berimplikasi pada pencapaian tata pemerintahan global.

BDF sebagai sebuah forum berbagi perspektif dan pengalaman mengenai demokrasi di Asia Pasifik telah menghasilkan sejumlah dokumen dan testimonial mengenai komitmen kerja sama dalam mewujudkan tatanan demokrasi dan global governance yang bebas, adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dunia melalui capacity building, pemberian dana bantuan untuk pembelajaran demokrasi, dsb. Perkembangan dan pembangunan demokrasi di kawasan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya transformasi pemikiran mengenai konsep demokrasi, seperti yang terjadi di Myanmar, Asia Tengah dan Arab Spring di Afrika Utara dan Timur Tengah.

Peningkatan partisipasi Kepala Negara/Pemerintahan, delegasi dan observer dari negara-negara di luar kawasan pada pelaksanaan BDF V menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi mulai diterima dan dapat diadopsi pada tatanan global, meskipun penerapan sistem demokrasi suatu negara tidak mungkin sama dengan pelaksanaan model demokrasi oleh negara lainnya. Namun, proses pembangunan demokrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan akan terus berjalan.

Presiden Afghanistan, Hamid Karzai dan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad mengkritisi mengenai demokrasi yang dijadikan sebagai justifikasi oleh sekelompok elit politik untuk melanggar HAM, kebebasan dan self-determination suatu bangsa. Tata Pemerintahan Global yang ada pada saat ini belum mencerminkan keadilan dan hanya menguntungkan sejumlah kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan lebih dari yang lain, namun tidak dapat dikatakan tidak mengalami perkembangan, karena sampai saat ini demokrasi masih menjadi rujukan ideal bagi terwujudnya Tata Pemerintahan Global. Penerapan demokrasi harus sesuai dengan karakteristik sosial kemasyarakatan, nilai-nilai budaya dan kebangsaan suatu negara, artinya penerapan demokrasi di setiap negara akan memiliki cerita dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan setiap negara harus menghormati dan menghargai pilihan demokrasi yang dianut, selama prinsip demokrasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan global.

Urgensi perubahan sistem multilateralisme yang ada pada lembaga PBB turut menjadi fokus pembahasan pertemuan BDF V, dimana saat ini PBB dinilai tidak mencerminkan keadilan global dan hanya menguntungkan kepentingan sejumlah negara besar yang memiliki kekuasaan. Beberapa Kepala Negara/Pemerintahan menegaskan bahwa proses demokratisasi di PBB belum berjalan maksimal, yang terbukti dengan masih diberlakukannya hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga keputusan yang diambil seringkali inkonsisten dengan asas perdamaian dan kemanusiaan PBB.

Pertemuan BDF V tahun ini menjadi menarik karena melibatkan negara-negara yang masih dalam taraf memulai menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Pelaksanaan BDF yang berikutnya diharapkan dapat menghasilkan komitmen yang lebih konkrit mengenai penerapan prinsip demokrasi di tingkat global, serta lebih banyak melibatkan partisipasi Kepala Negara/Pemerintahan dalam rangka berbagi pengalaman, sekaligus best practices mengenai pelaksanaan demokrasi.

(Chairil Abdini/Yuhardi R. Jusuf/Ihsanira Dhevina E.
Emmi Elisabeth P./Ilham Fawqi/Aldi Triyanto)